UJUNG GADING, (Pasbar)- ANTARANEWS86.com_,Masyarakat Kp juar dihebohkan dengan aktifitas pengisian BBM subsidi di SPBU PT Mulya Rezkina kian membara dan jadi perhatian publik akibat antrian panjang pengisi minyak diduga dikuasai oleh Tim Mafia Pelangsir yang selalu kekurangan serta banyak menimbun BBM subsidi baik dari pertalite hingga Biosolar setiap harinya, sehingga terjadi kemacetan dan gangguan disepanjang jalan, Selasa 17 November 2026.
Melihat peristiwa kejadian ini, beberapa masyarakat mengeluhkan penggunaan barcode bahan bakar minyak (BBM) subsidi sering mengalami gangguan pengisian akibat kuota barcode sudah limit maupun terblokir , barcode mereka mendadak tidak dapat digunakan saat akan melakukan pengisian di SPBU, Ujar konsumen ke awak media.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Peraturan dari pihak Pertamina SPBU PT Mulya Rezkina, Padahal konsumen harus wajib menggunakan barcode dalam pengisian BBM subsidi.tanpa adanya barcode BBM subsidi tersebut, maka mereka tidak bisa mengisi BBM jenis Pertalite dan Biosolar harus yang non subsidi yakni Pertamax,PertaminaDex dengan harga yang jauh lebih mahal.
Menanggapi masalah tersebut, Tim Redaksi menyatakan kendala tersebut bukan disebabkan gangguan alat sistem pemindai barcode BBM subsidi.
Menurut Tim Kami penyebabnya karena adanya peraturan yang longgar tentang pengisian minyak serta diduga penyalahgunaan nomor polisi (nopol) kendaraan yang tidak sesuai dengan yang nopol kendaraan yang didaftarkan awal sehingga ditolak barcodenya.
Laporan warga setempat saat dikonfirmasi Tim Redaksi Antaranews86.com, “Nomor polisi kendaraan banyak digunakan oleh Mafia Pelangsir minyak tidak sesuai kendaraan yang didaftarkan awal. Ada kendaraan dengan nomor polisi sama tetapi tipe kendaraannya berbeda,” katanya.
Untuk itu, kami dari pihak Tim Redaksi mengimbau kepada pihak Pertamina PT Mulya Rezkina agar selalu menjaga peraturan tentang pengisian minyak, jangan sampai teledor tidak menggunakan barcode asli dan dibebaskan pengisian minyak untuk pihak mafia minyak, tentu saja ada dugaan permainanan pengisian BBM oleh pihak operator.

Dalam penemuan tersebut muncul dugaan adanya praktik penerimaan suap dari pihak Pertamina. Dugaan ini mengarah pada kemungkinan adanya kelalaian atau bahkan pelanggaran sengaja dalam pengawasan dan penyaluran BBM bersubsidi, yang seharusnya diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyalah gunaan Barcode.
Jika dugaan ini terbukti benar, maka hal ini merupakan pelanggaran berat yang merugikan keuangan negara sekaligus merampas hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi. Praktik seperti ini tidak hanya merugikan masyarakat luas, tetapi juga mencoreng nama baik lembaga yang seharusnya menjamin ketersediaan dan keadilan penyaluran BBM.
Masyarakat dan warga setempat menuntut agar Kasus ini Di Usut Tuntas,
1. Pihak berwenang segera melakukan penyelidikan mendalam terkait tentang peraturan pengisian BBM subsidi Pertalite dan Biosolar.
2. Pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi diperketat dengan penggunaan barcode asli sesuai nopol kembali agar tidak terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan BBM serupa di masa mendatang.
3. Dugaan penerimaan suap dari pihak Pertamina diusut tuntas hingga ke akar-akarnya, dan siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Kami menegaskan: BBM bersubsidi adalah hak rakyat. Jangan sampai kepentingan segelintir pihak merampas hak masyarakat luas!
Demikian rilisan berita ini disampaikan untuk diketahui masyarakat luas, semoga mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.
(Eka Saputra)#











