Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

- Penulis

Senin, 16 November 2026 - 04:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Antaranews86.com, Jakarta – Lebih dari 58.000 kasus pertanahan tercatat masuk ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam kurun waktu hampir 12 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, hingga 3 November 2026, sebanyak 35.294 kasus di antaranya telah berhasil diselesaikan.

“Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasusnya telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60%,” ujar Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, yang digelar di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Penanganan kasus pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni sengketa, konflik, dan perkara. Pengelompokan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kementerian ATR/BPN mendefinisikan sengketa pertanahan sebagai perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sementara itu, konflik pertanahan adalah perselisihan yang melibatkan orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan atau telah berdampak luas. Adapun perkara pertanahan merupakan perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah menjelaskan, khusus tahun 2026 ini saja ada 1.164 kasus pertanahan yang sudah dituntaskan. “Untuk kinerja penanganan kasus sepanjang 2026, terdapat 21.000 kasus sisa dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah jumlah kasus yang masuk selama 2026 mencapai 3.392 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, 1.164 kasus telah diselesaikan,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, memaparkan capaian penanganan tindak pidana pertanahan sepanjang 2026, khususnya terkait penyelamatan aset dan penyelesaian Target Operasi (TO). Penanganan tersebut berhasil menyelamatkan aset yang nilainya mencapai sekitar Rp5,286 triliun. “Kalau tahun lalu kita menyelamatkan aset sekitar Rp23 triliun sekian. Saat ini kami menyelamatkan aset sekitar 5 triliun 286 miliar rupiah,” ungkapnya.

Meski nilai aset yang diselamatkan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Hendra Gunawan menyebut adanya peningkatan dalam jumlah TO yang ditangani. Pada 2025, jumlah TO tercatat sebanyak 102, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi 120 TO. “Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 TO telah diselesaikan pada tahun ini, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10 TO,” pungkasnya. (LS/JR/CK)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN

*Humas Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong*

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel www.antaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Brimob Aceh Siaga Banjir, Pantau Ketinggian Air di Permukiman Warga Lhok Raya
Bupati Toba: Motocross dan Grasstrack Harus Jadi Momentum Majukan Olahraga Otomotif Daerah 
Operasi Zebra Berlangsung 14 Hari, Wabup Toba Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas 
Negeri Kaya Potensi, Pejabat Sibuk Berpesta: Ketika Rakyat Bertaruh Nyawa, Kekuasaan Sibuk Merayakan Diri
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
Pengurus DPW Partai Gema Bangsa “Muslim” Dukung Sufmi Dasco Ahmad Sebagai Calon Wapres 

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 11:32 WIB

Brimob Aceh Siaga Banjir, Pantau Ketinggian Air di Permukiman Warga Lhok Raya

Senin, 16 November 2026 - 10:23 WIB

Bupati Toba: Motocross dan Grasstrack Harus Jadi Momentum Majukan Olahraga Otomotif Daerah 

Senin, 16 November 2026 - 10:20 WIB

Operasi Zebra Berlangsung 14 Hari, Wabup Toba Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas 

Senin, 16 November 2026 - 10:17 WIB

Negeri Kaya Potensi, Pejabat Sibuk Berpesta: Ketika Rakyat Bertaruh Nyawa, Kekuasaan Sibuk Merayakan Diri

Senin, 16 November 2026 - 04:33 WIB

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Berita Terbaru