Kendal,Antaranews86.com – Langkah besar penataan kawasan kumuh kembali digulirkan Pemkab Kendal lewat program konsolidasi tanah non-pertanian 2025.Program ini menyasar pesisir Bandengan dan Karangsari yang selama ini rentan rob dan penurunan muka tanah.Luas lahan yang ditata mencapai 40.568 meter persegi, dengan 121 bidang dan 121 subjek.
Sebanyak 696 meter persegi dialokasikan sebagai tanah pembangunan untuk pelebaran jalan lingkungan serta penyediaan drainase.
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menyebut konsolidasi tanah menjadi kunci transformasi kawasan.“Program ini mendukung penataan kawasan kumuh menjadi lingkungan yang lebih baik dan produktif,” katanya.
Ia memaparkan, pada 2024 program berjalan di 100 bidang, sedangkan tahun 2025 ditargetkan menyentuh 121 bidang.
“Kami mendapat DAK Tematik PPKT Rp3,85 miliar dua tahun berturut-turut untuk mengatasi rumah tidak layak huni dan minimnya infrastruktur dasar,” ujarnya.
Intervensi 2025 mencakup 91 unit hunian, 174 meter jalan lingkungan, dan 398 meter drainase.Pemkab juga mengusulkan Karangsari, Bandengan, Mororejo, dan Kutoharjo sebagai prioritas PPKT 2027–2029.
“Dengan tanah bersertifikat hasil konsolidasi serta dukungan anggaran lintas pemerintahan, percepatan penataan kumuh bisa dicapai,” tegasnya.Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menyerahkan sertifikat menegaskan fungsi strategis program ini.
“KT menata tanah terisolasi agar punya fungsi sosial. Setelah itu tanah bisa disertifikatkan, nilainya naik, warga diuntungkan,” jelasnya.
Sejumlah proyek mendampingi penataan tanah, seperti pembangunan 44 rumah baru, rehab 47 rumah, 174 meter jalan, 378 meter drainase, 18 tangki septik komunal, 91 sambungan IPAL, serta jaringan air bersih PDAM.
Program ini diharapkan menjadi titik balik pesisir Kendal dari kawasan rawan rob menjadi permukiman yang tertata dan layak ditinggali.












