TOBA (SUMUT) ANTARANEWS86.COM// Perwakilan masyarakat Habornas yaitu meliputi tiga kecamatan (Habinsaran, Borbor dan Nassau) Kabupaten Toba mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satpol-PP Kabupaten Toba yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Toba di gedung DPRD pada Senin (10/2/2025) membahas terkait lambannya penanganan kebakaran yang terjadi di Parsoburan, Kecamatan Habinsaran pada Minggu (2/2/2025). Pada peristiwa itu 9 unit rumah terbakar dan 3 unit rumah lainnya turut terdampak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perwakilan masyarakat Habornas menyebut bahwa hangusnya rumah hingga 9 unit diakibatkan lambannya penanganan oleh petugas Damkar. “Kami dengar selentingan kabar bahwa kadang-kadang mobil pemadam ini digunakan untuk menyiram cabe. Saya tadinya berharap instansi terkait menghadirkan operator yang di Habinsaran agar ini bisa jelas, apakah pemadam ini rusak karena usianya atau karena digunakan untuk peruntukan lain yang tidak sesuai dengan fungsinya,” kata Rinto Hutapea, salah satu perwakilan warga Habornas.
Dirinya menegaskan bahwa Pemkab Toba sejatinya harus bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. “Memang saat ini Dinas Sosial telah menyampaikan bantuan, namun kami ingin lihat aksi nyata. Permintaan kami yang terakhir adalah bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk membangun kembali rumah-rumah warga yang terbakar,” lanjutnya.
Kepala Satuan Pol-PP, Heryanto Butarbutar pada kesempatan itu memberi penjelasan bahwa pada saat itu kondisi Damkar yang berada di Parsoburan rusak berat. “Setelah dicek, mereka tidak mampu memperbaiki dan mereka sarankan agar dibawa ke Balige karena harus turun mesin,” katanya menjelaskan kondisi Damkar yang ada di Parsoburan.
Dirinya menyebut bahwa saat ini Pemkab Toba hanya memiliki 5 unit mobil pemadam kebakaran namun 2 diantaranya rusak berat, sementara 1 unit berada di Porsea. Saat ini 1 unit Damkar telah ditempatkan di Parsoburan dan hanya ada 1 yang standby di Balige.
“Saat ini kita punya 5 unit, 2 kondisinya rusak berat termasuk salah satunya yang di Habinsaran. Jadi yang dari Balige saat ini sudah kita geser ke Parsoburan,” katanya.
Usai mendengar penjelasan dari ke dua belah pihak RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi A, Candrow Manurung membacakan 3 kesimpulan yang dianggap urgent dan harus ditindaklanjuti.
“Jadi kesimpulannya Satpol-PP agar mengusulkan infrastruktur Damkar disetiap kecamatan sesuai dengan hasil pemetaan. Ke dua, memaksimalkan bantuan-bantuan dari perusahaan yang ada di Toba dan terakhir memberi pelatihan untuk personel Damkar,” katanya.
(aes)
