Tersangka Kasus Dugaan Tindak Pidana Pajak Ditahan di Rutan Balige

- Penulis

Jumat, 29 November 2024 - 11:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

TOBA (SUMUT) ANTARANEWS86.COM| MS tersangka dalam kasus tindak pidana pajak semalam hari Kamis (28/11/2024) ditahan di Rutan kelas II Balige oleh Kejari Toba.

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal ini dibenarkan oleh Kasi Intel Kejari Toba Benni Surbakti SH, MH, kepada wartawan ketika dihubungi via telepon selular .

 

“Beliau (MS) kemarin petang sekitar pukul 18.00 Wib, diantar ke Rutan Balige guna penahanan 20 hari ke depan,” kata Benni kepada Wartawan melalui telepon selulernya, Jumat (29/11/2024).

 

Benni melanjuti, MS yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Toba ini, tersangka kasus perpajakan, dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. Namun belum dijelaskan kapan waktu disidangkan.

 

Perkara dimaksud kata Benni, adalah perkara Perpajakan atas nama MS dengan dugaan perbuatan yang dilakukan tidak menyampaikan Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) selaku wajib pajak Tahun 2017 – 2018.

Baca Juga:  Kwartir Ranting Lingga Bayu Sabet Sejumlah Juara Pada Kemsa Se - Mandailing Natal Di Sinunukan

 

Sehingga Penyidik PPNS Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II wilayah Pematang Siantar menetapkan MS tersangka. Adapun pasal sangkaan sebut Benni, yakni Primair Pasal 39 Ayat (1) Huruf c Hb Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 KUHP, Subsidair Pasal 39 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 *KUHP.

 

Ditambahkannya* , pajak yang tidak disetornya tersebut adalah pajak pribadi. Jumlah nominal nya sekitar 2 sampai 3 Milyard , ucap Benni mengakhiri pembicaraannya.

(aes)

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel www.antaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bupati Dorong Sinergi Eksekutif dan Legislatif dalam Penetapan Pokok Pikiran Pembangunan Langkat 2025
Pengurus Gugus Depan SD Negeri 289 Lancat Telah Dilantik Berjalan Dengan Aman Khidmat
Sekjend Ombudsman RI Kunjungi Toba, Sampaikan Langkah-Langkah Tingkatkan Pelayanan Publik
Kapolres Langkat Pimpin Serah Terima Jabatan Kasat Reskrim, Dua Kapolsek, Kasat Tahti serta Kasiwas dan Kasikum Polres Langkat
DPRD Langkat Tetapkan Pokok-Pokok Pikiran Reses, Dewan Soroti Ketidakhadiran Kepala OPD
Syah Afandin Raih TPAKD Awards 2025, Langkat Dinobatkan Kabupaten Terbaik se-Sumatera
Pemkab Langkat Dukung Penambahan 5.000 Rumah Subsidi di Sumut
Tidak Mau Lewat Calo, Urus Administrasi Pertanahan secara Mandiri Ternyata Lebih Murah
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 13 Oktober 2025 - 14:49 WIB

Bupati Dorong Sinergi Eksekutif dan Legislatif dalam Penetapan Pokok Pikiran Pembangunan Langkat 2025

Senin, 13 Oktober 2025 - 10:20 WIB

Pengurus Gugus Depan SD Negeri 289 Lancat Telah Dilantik Berjalan Dengan Aman Khidmat

Senin, 13 Oktober 2025 - 10:12 WIB

Sekjend Ombudsman RI Kunjungi Toba, Sampaikan Langkah-Langkah Tingkatkan Pelayanan Publik

Senin, 13 Oktober 2025 - 10:04 WIB

Kapolres Langkat Pimpin Serah Terima Jabatan Kasat Reskrim, Dua Kapolsek, Kasat Tahti serta Kasiwas dan Kasikum Polres Langkat

Senin, 13 Oktober 2025 - 09:45 WIB

DPRD Langkat Tetapkan Pokok-Pokok Pikiran Reses, Dewan Soroti Ketidakhadiran Kepala OPD

Berita Terbaru