Komisi Informasi Sumut Minta Kades Secanggang Bentuk PPID

- Penulis

Minggu, 19 Mei 2024 - 09:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

ANTARANEWS86.COM |KABUPATEN LANGKAT (SUMUT)_Komisi Informasi Sumut minta Kepala Desa Secanggang segera membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai bentuk kepatuhan terhadap UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2010.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumut Drs Eddy Syahputra AS, MSi ketika memberikan pembekalan kepada aparatur Pemerintah Desa (Pemdes) Secanggang, Kamis (16/5/2024) di Aula Kantor Desa Secanggang , Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Dijelaskan Eddy keberadaan PPID sangat penting dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik khususnya di Desa Secanggang, karena Tugas dan Fungsi (Tupoksi) PPID adalah mengumpulkan, mengolah data dan informasi publik serta melakukan pelayanan terhadap permohonan informasi publik serta mengikuti persidangan dalam penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi.

 

Begitu pentingnya keberadaan PPID bagi badan publik khususnya di Desa Secanggang karena Tupoksi PPID mengumpul, mengola data dan informasi publik serta melayani permohonan informasi publik sekaligus mengikuti persidangan penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi, kata Eddy kembali.

 

Sementara itu Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Komisi Informasi Sumut Syafii Sitorus menambahkan khusus untuk tata kelola pelaksanaan pelayanan Informasi Publik maka Komisi Informasi Pusat sudah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa.

 

Isi dari Perki No 1 Tahun 2018 itu adalah memerintahkan kepala desa untuk membentuk PPID dan perangkatnya serta membuat aturan teknis kerja PPID tersebut. Di dalam Perki No 1 Tahun 2018 itu juga dengan tegas dan jelas disebut mana informasi publik yang harus disampaikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah informasi tentang Anggaran Dana Desa (ADD) . ADD ini harus diumumkan di media-media yang bisa diakses oleh masyarakat seperti di baliho milik desa, kata Syafii kembali.

Baca Juga:  Kapolda Sumut Launching PAMAPTA di Polres Langkat, Penguatan Lini Terdepan Pelayanan Polri

 

Menanggapi hal itu Kades Secanggang T Syaiful Anhar berjanji akan segera membentuk PPID dan sekaligus membentuk Tim PPID agar bisa melayani masyarakat yang memohon informasi publik.

 

Kami mengucapkan terimakasih kepada Komisi Informasi Sumut yang sudah hadir memberikan pencerahan dan pembekalan kepada aparatur Pemdes Secanggang ini, dengan adanya pembekalan ini maka kami bisa lebih memahami Keterbukaan Informasi Publik . Semoga kegiatan ini bisa dilakukan berkesinambungan agar pemahaman kami terhadap keterbukaan informasi lebih baik lagi khususnya dalam menerapkannya dilingkungan kerja kami, kata Syaiful.

 

Pada kesempatan itu Syaiful juga memohon maaf atas penyambutan serta tempat acara yang sangat sederhana ini apalagi kondisi hari ini hujan sehingga peserta yang hadir agak minim, namun kondisi ini juga tidak mematahkan semangat kami untuk mengikuti pelaksanaan pembekalan ini hingga tuntas. Saya berharap seluruh aparatur desa yang menjadi peserta antusias mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh agar apa yang disampaikan oleh komisioner ini bisa dilaksanakan, ujar Syaiful.

Usai memberikan sambutan Syaiful langsung membuka acara tersebut sekaligus mengharapkan agar Komisi Informasi agar selalu melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi di pemerintahan desa khususnya di Desa Secanggang.

Hadir juga dalam acara itu Kades Selotong Sumariono. SH dan sejumlah aparatur Pemerintahan desa Secanggang.

#(Sanjaya)#

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel www.antaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wamen Ossy Ajak Pemkab Menguatkan GTRA untuk Selesaikan Masalah Pertanahan di Tanah Laut
Jadi Simbol Nilai Luhur, Kementerian ATR/BPN Laksanakan Upacara Hari Lahir Pancasila
Sertipikat Tanah Hilang? Berikut Panduan Cara Mengurusnya
Atur Sendiri Jadwal Kedatangan ke Kantah dengan Fitur Antrian Daring di Sentuh Tanahku
Kenali Prosedur dan Syarat Pemecahan Bidang Tanah
Polres Langkat Gerak Cepat Evakuasi Pohon Tumbang dan Urai Kemacetan Arus Lalu Lintas
Press Release Operasi Antik Toba 2026 : Selama 21 Hari Polres Toba Ungkap 8 Kasus Narkoba, Sita 289 Butir Ekstasi dan 3,79 Gram Sabu
Pengumuman Libur Layanan Pertanahan Kantah Kab. Sorong
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 13:58 WIB

Wamen Ossy Ajak Pemkab Menguatkan GTRA untuk Selesaikan Masalah Pertanahan di Tanah Laut

Sabtu, 6 Juni 2026 - 13:53 WIB

Jadi Simbol Nilai Luhur, Kementerian ATR/BPN Laksanakan Upacara Hari Lahir Pancasila

Sabtu, 6 Juni 2026 - 13:48 WIB

Sertipikat Tanah Hilang? Berikut Panduan Cara Mengurusnya

Sabtu, 6 Juni 2026 - 13:41 WIB

Atur Sendiri Jadwal Kedatangan ke Kantah dengan Fitur Antrian Daring di Sentuh Tanahku

Sabtu, 6 Juni 2026 - 13:36 WIB

Kenali Prosedur dan Syarat Pemecahan Bidang Tanah

Berita Terbaru

Artikel

Sertipikat Tanah Hilang? Berikut Panduan Cara Mengurusnya

Sabtu, 6 Jun 2026 - 13:48 WIB

Artikel

Kenali Prosedur dan Syarat Pemecahan Bidang Tanah

Sabtu, 6 Jun 2026 - 13:36 WIB