ANTARANEWS86.com_, TAPUT, Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., didampingi Sekretaris Daerah Henry M. M. Sitompul, M.Si., bersama pimpinan perangkat daerah teknis, menyampaikan usulan penanganan jaringan irigasi dan sungai kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan. Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Selasa (6/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jonius Hutabarat menegaskan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara telah memasuki tahap transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Pemerintah daerah, kata Bupati, sebelumnya telah memulai pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, dan saat ini fokus diarahkan pada perbaikan sungai-sungai yang menjadi sumber sekaligus terdampak langsung oleh bencana hidrometeorologi.
“Beberapa sungai yang menjadi prioritas penanganan antara lain Sungai Aek Sigeaon, Sungai Aek Haidupan, Sungai Batang Toru, Sungai Siandurian, serta Aek Sarulla. Sungai-sungai ini memiliki peran penting bagi masyarakat dan harus segera ditangani,” ujar Bupati.
Selain penanganan sungai, Bupati juga menyampaikan kebutuhan perbaikan dan pengamanan air baku untuk mendukung ketersediaan air minum masyarakat, khususnya di wilayah Pahae dan Adian Koting. Menurutnya, penyamaan persepsi dan validasi data bersama Kementerian PU dan BBWS Sumatera II menjadi langkah penting agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Melalui diskusi bersama Kepala Balai dan tim, termasuk Inspektorat Kementerian PU, kita telah menyepakati data yang sama sebagai dasar langkah ke depan. Pemerintah ingin memastikan bahwa penanganan dilakukan secara cepat, tepat, dan akuntabel, sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Bupati Jonius Hutabarat juga menyampaikan bahwa rencana penanganan sungai-sungai terdampak ini didukung anggaran kurang lebih Rp200 miliar, yang difokuskan untuk perbaikan alur dan pengamanan sungai. Ia berharap proses perbaikan dapat berjalan lancar dan bencana serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Sementara itu, Kepala BBWS Sumatera II, Feriyanto Pawenrusi, menjelaskan bahwa penanganan pascabencana masih berada dalam masa tanggap darurat yang nantinya akan dilanjutkan dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon). Tahap rehab-rekon diperkirakan dapat berlangsung hingga satu sampai dua tahun, sementara tanggap darurat membutuhkan penanganan cepat dalam rentang waktu tiga hingga enam bulan.
“Penanganan sungai tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat karena panjang alur sungai dan kompleksitas permasalahan di lapangan. Lima sungai yang disampaikan Bupati menjadi prioritas utama dan akan segera kami tangani,” jelas Feriyanto.
Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kementerian PU, diharapkan proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi dapat berjalan optimal, sehingga aktivitas sosial, ekonomi, dan pertanian masyarakat dapat kembali pulih secara berkelanjutan.
(DEMOKRASI L.T)
