Tutupnya PT. TPL Berdampak Dalam Perencanaan Pembangunan Serta Situasi Perekonomian Toba

- Penulis

Rabu, 4 Maret 2026 - 15:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

ANTARANEWS86.com_, TOBA, Dampak tutupnya PT. Toba Pulp Lestari (TPL) yang memengaruhi situasi perekonomian di Kabupaten Toba menjadi bahan pertimbangan para pemangku kepentingan dalam penyusunan anggaran untuk Tahun Anggaran 2027.

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal ini disampaikan Wabup Toba, Audi Murphy O. Sitorus dalam bimbingan dan arahannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toba Tahun 2027 tingkat Kecamatan Parmaksian yang digelar di Aula Kantor Camat Parmaksian, Rabu (4/3/2026).

 

Menurut Wabup Toba bahwa sekitar 10 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah disumbang oleh PT. TPL. Setelah PT. TPL tutup dampaknya sangat terasa hingga kegiatan pasar tradisional di sekitar Toba menjadi “sepi.”

Hal inilah yang harus disikapi oleh para pemangku kepentingan beserta pemerintah dalam perencanaan APBD TA 2027.

“Dalam Musrenbang ini jangan membuat perencanaan yang tidak memberdayakan masyarakat, tetapi harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Wabup.

 

Sebelumnya Wabup Murphy juga memberikan arahan tentang apa-apa saja yang menjadi isu-isu strategis yang masih bisa diakomodir di APBDes. Selain itu masalah penanganan sampah juga disoroti agar warga bisa membuang sampah pada tempatnya atau memilah sampah karena selain kebersihan terpelihara tambahan penghasilan juga bisa didapat.

 

Selanjutnya disampaikan juga adanya efisiensi anggaran. Untuk desa di tahun 2026 Dana Desa berkurang sebesar 60-70 persen. Namun beliau tetap mendorong setiap aparatur khususnya para Kepala Desa agar tetap mengoptimalkan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik, sesuai dengan tema Musrenbang.

 

Camat Parmaksian, Robert Manurung saat membuka Musrenbang Kecamatan Parmaksian membeberkan jumlah usulan kecamatan yang dipimpinnya, salah satunya adalah hal mendesak yaitu keringnya bendungan di Desa Jonggi Manulus. Musrenbang RKPD Kabupaten Toba tahun 2027 tingkat Kecamatan Parmaksian menghasilkan 89 usulan dengan rincian 1 usulan untuk Dinas Kesehatan, 2 usulan ditujukan untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 25 usulan ditujukan untuk Dinas PUTR, 44 usulan ditujukan untuk Dinas Pertanian, dan 17 usulan ditujukan untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

 

Diwaktu yang sama, Musrenbang RKPD Kabupaten Toba tahun 2027 tingkat Kecamatan Pintu Pohan Meranti menghasilkan 45 usulan dengan rincian 4 usulan untuk Dinas Kesehatan, 2 usulan ditujukan untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 14 usulan ditujukan untuk Dinas PUTR, 21 usulan ditujukan untuk Dinas Pertanian, dan 4 usulan ditujukan untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

 

Pada Musrenbang di Kecamatan Pintu Pohan Meranti yang digelar di Aula Kantor Camat, Sekda Toba Paber Napitupulu yang hadir mewakili Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu di Kecamatan Pintu Pohan Meranti menyampaikan bahwa setiap usulan yang disampaikan akan diseleksi berdasarkan skala prioritas. “Tadi Pak Camat bilang bahwa usulan ini didominasi oleh usulan yang sebelumnya juga sudah diusulan pada Musrenbang tahun lalu. Kita akan upayakan berdasarkan skala prioritas. Mana yang paling menyangkut pada kepentingan umum,” kata Sekda.

(AES)#

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel www.antaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satreskrim Polres Pasaman Barat Kedepankan Pemulihan Hak Korban Melalui Keadilan Restoratif
Demi Kesejahteraan Rakyat, Pemkab Toba Wacanakan Permohonan Pelepasan Eks PTPN IV Sibosur 
Hari Sumpah Pemuda Diperingati, Wabup Toba Bacakan Pidato Menpora, Tekankan Generasi Patriotik, Gigih, dan Berempati
Festival Literasi Toba 2026 Resmi Dibuka, Bunda Literasi Kecamatan Dikukuhkan
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 13:12 WIB

Satreskrim Polres Pasaman Barat Kedepankan Pemulihan Hak Korban Melalui Keadilan Restoratif

Rabu, 28 Oktober 2026 - 13:36 WIB

Demi Kesejahteraan Rakyat, Pemkab Toba Wacanakan Permohonan Pelepasan Eks PTPN IV Sibosur 

Rabu, 28 Oktober 2026 - 13:33 WIB

Hari Sumpah Pemuda Diperingati, Wabup Toba Bacakan Pidato Menpora, Tekankan Generasi Patriotik, Gigih, dan Berempati

Rabu, 28 Oktober 2026 - 13:28 WIB

Festival Literasi Toba 2026 Resmi Dibuka, Bunda Literasi Kecamatan Dikukuhkan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 04:33 WIB

Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum

Berita Terbaru