Tan Gozali: Masyarakat Adat Wajib Ambil Peran Dipanggung Politik 2024

- Penulis

Rabu, 29 Mei 2024 - 10:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

ANTARANEWS86.COM |MANDAILING NATAL (SUMUT)_Presiden Ikatan Pemuda Mandailing Tan Gozali Nasution menyebut masyarakat Adat memiliki peran strategis dalam panggung demokrasi di bumi Gordang Sambilan Madina.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Menurut nya, memperkuat partisipasi politik merupakan langkah yang tak boleh berhenti dilakukan.

 

“Ada banyak regulasi negara dibuat oleh pemerintah yang melindungi, mengakui masyarakat adat, ini bentuk partisipasi secara keorganisasian kearifan lokal atau kelembagaan Adat” ujarnya.

 

Selanjutnya, ujar mantan Ketua DPD KNPI Madina itu, di tingkat lokal daerah Madina dan kelompok masyarakat adat, partisipasi politik juga harus diperkuat dengan mengutus perwakilan masyarakat adat duduk di Legislatif, Eksekutif bahkan Yudikatif

 

“Banyak cita-cita masyarakat adat yang belum diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Madina, maupun Pemerintah Provinsi Sumut, itu karena kadernya belum banyak dalam posisi pemegang kebijakan politik, Ini harus diperbanyak, dan harus diperjuangkan” ungkap dia.

 

Ia menambahkan, partisipasi politik akan semakin kuat jika ideologi masyarakat adat ditegakkan eksistensinya, termasuk di kelembagaan masyarakat adat dan organisasi kearifan lokal, perkara politik uang dalam Pilkada dapat ditekan bila masyarakat adat sadar akan perjuangan sesungguhnya.

Masyarakat adat merupakan eksistensi bangsa, maka keberadaan, aturan, hukum yang mereka miliki harus diakui dan diberlakukan,” tambahnya.

 

Ada beberapa regulasi tentang adat di Provinsi Sumut dan Kabupaten Madina khususnya yang telah dibuat dalam upaya melindungi dan pengakuan daerah. Kalau tidak dibuat regulasi eksistensi adat dikancah suksesi kepemimpinan daerah bisa saja hilang atau diabaikan,” tuturnya.

 

Tan menekankan masyarakat adat wajin mengambil peran dalam penentuan kebijakan politik.

 

Harus berani menyuarakan keinginannya dalam bentuk aspirasi politik dan menjadikan kadernya duduk di posisi strategis kebijakan untuk menjadi Bupati bahkan Gubernur” kata dia. selanjutnya, ia menegaskan masyarakat adat memiliki jasa besar terhadap berdirinya daerah kabupaten Madina.

 

“Tanpa masyarakat adat tak ada daerah Kabupaten Madina, Masyarakat adat lah yang dengan kebesaran hati nya bersepakat bersatu menyerahkan kedaulatannya pada daerah untuk membentuk Kabupaten Madina,” ujar nya.

 

Berangkat dari itulah, kata Tan Gozali, perjuangan menyampaikan aspirasi masyarakat adat secara politik harus terus diperkuat untuk merebut kursi Madina 1 dan 2 di kontestan Pilkada 2024 – 2029.

 

Reporter :#(Tim /M.SN)#

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel www.antaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Briptu MF Anggota Polres Toba Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Dalam Sidang Kode Etik Terkait Kasus Narkoba
Buka Peluang Kerja ke Jepang, 25 Pencari Kerja Toba Ikuti Pelatihan Bahasa Jepang
Menteri Nusron Ungkap Rencana Pembagian Peran Kementerian ATR/BPN dan LPRA dalam Penyelesaian Konflik Agraria
Legalitas Tanah Jadi Pijakan, Lembaga Pendidikan Keagamaan di Pohuwato Kini Bisa Kembangkan Prasarana Lebih Optimal
RUU Pengaturan Reforma Agraria Disetujui Jadi Undang-Undang, Pemerintah Upayakan Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat
Menteri ATR/Kepala BPN Hormati Proses Hukum KPK dan Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan
Gelar Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR, Kejar Target 3 Juta Bidang*
Layanan Pengukuran Terjadwal, Masyarakat Dapatkan Kepastian Waktu Ukur Tanah dengan Cepat

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 13:09 WIB

Briptu MF Anggota Polres Toba Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Dalam Sidang Kode Etik Terkait Kasus Narkoba

Rabu, 23 September 2026 - 12:56 WIB

Buka Peluang Kerja ke Jepang, 25 Pencari Kerja Toba Ikuti Pelatihan Bahasa Jepang

Rabu, 23 September 2026 - 04:57 WIB

Menteri Nusron Ungkap Rencana Pembagian Peran Kementerian ATR/BPN dan LPRA dalam Penyelesaian Konflik Agraria

Rabu, 23 September 2026 - 03:44 WIB

Legalitas Tanah Jadi Pijakan, Lembaga Pendidikan Keagamaan di Pohuwato Kini Bisa Kembangkan Prasarana Lebih Optimal

Selasa, 22 September 2026 - 03:56 WIB

Menteri ATR/Kepala BPN Hormati Proses Hukum KPK dan Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan

Berita Terbaru