TOBA (SUMUT) ANTARANEWS86.COM//Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Toba dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi dan Penandatanganan Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Toba dengan Bupati Toba tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024 di gedung DPRD Toba pada Senin (30/6/2025) sore, semua Fraksi menyetujui Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Toba Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun meski semua fraksi menyetujui, terdapat beberapa saran dan masukan serta catatan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi. Seperti Fraksi Nasdem-PSI menyampaikan agar seluruh rekomendasi dan evaluasi DPRD melalui Banggar ditindaklanjuti. Sementara Fraksi Golkar menyampaikan agar Bupati dan Wakil Bupati melakukan evaluasi terhadap OPD terkait dengan pengelolaan anggaran yang tidak terserap dengan baik dan menyebabkan tingginya Silpa.
Fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan beberapa saran diantaranya; meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga agar lebih fokus dalam peningkatan mutu daripada pekerjaan fisik. Meminta Dinas Kesehatan memberikan pelatihan kepada bidan desa agar lebih profesional, serta beberapa saran lainnya.
Fraksi Persatuan Indonesia Demokrat dalam pendapat akhirnya juga menyatakan mendukung sejumlah rekomendasi banggar diantaranya; penataan ulang program yang tidak berorientasi pada output dan outcome, peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban dengan menyertakan indikator kerja, serta beberapa rekomendasi lainnya.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa catatan diantaranya; bahwa saran yang disampaikan PKB akan menjadi perhatian Bupati Toba sebagai evaluasi yang konstruktif dalam pelaksanaan kebijakan ke depan, saran dari banggar dapat ditindaklanjuti, dan semua audit BPK Tahun 2023 dan 2024 dapat ditindaklanjuti oleh Bupati Toba.
(Hakim P)#
