ANTARANEWS86.com_, TOBA, Aksi Demo Damai dari “Forum Masyarakat Berjuang”(FMB) sangat diapresiasi oleh Ketua Organisasi Pro Jurnalismedia Siber Toba, Berlin Marpaung. Pengkajian ulang akan penutupan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL)harus segera ditindaklanjuti segera Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden RI Prabowo Subianto. Dampak signifikan bagi masyarakat yang bergantung pada aktivitas perusahaan tersebut sudah berjalan sejak bulan Desember 2025. (Dikutip dari Media Sosial Teropong Sumatera). Informasi yang beredar akan kehilangan “Mata pencaharian” besar-besaran dibulan Mei tahun 2026 mendatang akan sangat jelas. Apabila terjadi, maka ancaman putus sekolah juga bagi anak-anak nyata yang kini dihadapi warga di sekitar kawasan konsesi tersebut.
Dalam siaran persnya disalah satu kedai kopi Balige, Ketua Organisasi Pro Jurnalismedia Siber, Berlin Marpaung (19/4), Puluhan ribu masyarakat aksi demo damai dimedan, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang (FMB)sangat kami apresiasi berjalan kondusif, ucap Berlin Marpaung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dampak penarikan ijin PT TPL sangat mendorong massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang(FMB) menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah instansi pemerintahan di Sumatera Utara. Aksi awal yang dimulai dari Kantor Kejatisu, Dinas LHK, DPRD Provsu dan terakhir berpuncak di Kantor Gubsu.
Kita tahu, massa yang sebagian besar merupakan pekerja yang terdampak membawa poster berisi tuntutan agar pencabutan izin operasional perusahaan dihentikan. Dalam orasi tersebut, penutupan PT TPL sangat memukul perekonomian keluarga secara langsung.
Maju Butarbutar (Pimpinan aksi dan Pengurus FMB) dalam aksi damai dimedan
menegaskan bahwa, Masyarakat saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang serius akibat hilangnya sumber penghasilan. Dampak langsung meluas ke berbagai sektor kehidupan.
Kita melihat aksi damai FMB dimedsos, meminta Gubernur Sumatera Utara membatalkan pencabutan izin,” ucap Maju Butarbutar,Jumat (17/4/2026).
Beliau juga meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta Menteri Kehutanan untuk turun langsung melihat kondisi masyarakat yang terdampak. Selain itu, massa mendesak pemerintah membatalkan pencabutan izin penggunaan lahan hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan ribuan warga.
FMB yang terdiri dari gabungan elemen masyarakat, antara lain petani hutan, sopir truk pengangkut, petani tumpang sari, pelaku UMKM, serta sekolah-sekolah binaan. Kalau dihitung dan informasi keseluruhan, jumlah masyarakat yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 13.000 orang.
Dalam tuntutan lainnya, massa meminta Gubernur Sumatera Utara segera mengambil langkah cepat, terukur, dan strategis untuk merespons kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mereka juga meminta keterlibatan aktif Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kepolisian, Kejaksaan, DPRD Sumut, serta instansi terkait, guna menyelesaikan persoalan secara transparan dan akuntabel.
Kami juga mendukung puluhan ribu pengunjuk rasa dalam mendesak pemerintah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pembakaran lahan, perusakan lingkungan, serta aktivitas ilegal di sejumlah wilayah. Kami tekankan para APH harus tegas dan ini sangat penting dalam memulihkan kepercayaan publik. Kenyataan pahit lainnya, Supir-supir kemitraan yang melintas biasannya didaerah by pass balige dan jalinsum mampir makan atau mengopi, kini sepi perlintasa sejak Desember Akhir, ujar Berlin yang juga Pelaku Ekonomi Toba.
Saya tekankan juga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara, Heri Wahyudi Marpaung harus bergerak cepat setelah aksi damai puluhan ribu FMB.
Dalam pernyataanya, sebelumnya telah dilakukan pertemuan bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH Halilintar) serta para bupati dari daerah operasional TPL untuk membahas wacana pencabutan izin.
Pembahasan mekanisme serta langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses pencabutan izin. Pemerintah Provinsi juga telah menyampaikan bahwa sekitar 11 ribu masyarakat terdampak oleh kebijakan tersebut.
Ditambahkan Berlin, Untuk dampak penutupan PT TPL juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Toba dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Dikutip dari informasi Dinas Kominfo Toba, Pemerintah Kabupaten Toba melalui Audi Murphy O. Sitorus, saat Musrenbang di Kecamatan Parmaksian(Rabu,4/3/26), Sekitar 10 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Toba sebelumnya disumbang oleh PT TPL.
“Usai PT TPL tutup”, dampaknya sangat terasa hingga kegiatan pasar tradisional di sekitar Toba menjadi sepi,” pungkas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Toba Tahun 2027.
(HAKIM PS)#
