Mandailing Natal, ANTARANEWS86.com__,
Lebih dari 59 persen kasus korupsi Dana Desa (DD) terjadi karena adanya dugaan laporan keuangan palsu. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa justru dimainkan dengan berbagai manipulasi data.
Praktik-praktik yang sebagian tersembunyi di balik proyek infrastruktur fiktif ini merusak rencana pembangunan untuk mengurangi ketimpangan. Tim Jurnalisme Pantai Barat menelusuri 591 putusan kasus korupsi dana desa selama 2014–2024 dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.
Hasil analisis menunjukkan, modus manipulasi laporan fiktif mendominasi dengan 59,83 persen, diikuti pembangunan fiktif atau proyek di bawah spesifikasi(54,49 persen).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penggelembungan anggaran dan penggelapan dana mencapai 39,89 persen, sementara penyalahgunaan wewenang oleh aparatur desa sebesar 44,1 persen. Modus lainnya tercatat 8,99 persen.
Korupsi dana desa paling banyak terjadi di sektor infrastruktur (83,43 persen) dengan penyimpangan melalui proyek fiktif, pengurangan spesifikasi, dan penggelembungan harga.
Tingginya kasus korupsi menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Partisipasi warga dalam pengawasan dana desa masih terkendala karena lebih dari 50 persen warga belum memahami penggunaan dana desa.
Survei Litbang Kompas (4-10 Januari 2025) secara tatap muka terhadap 1.000 responden di 38 provinsi menunjukkan, 64 persen warga desa mengaku tidak bisa mengawasi penggunaan dana desa.
Seperti Desa Jambur Baru Kec.Batang Natal Kab.Mandailing Natal,
Anggaran Pemeliharaan dan Prngerasan Jalan Desa yang bersumber dari DD tahun anggaran 2023 di duga fiktif menelan anggaran Rp.144.044.340.
Sumber dari krterangan tokoh pemuda Ketua GP.Ansor Batang Natal Erisandi Nasution,S.H.
Lanjut Ketua Ansor, di tahun 2024 juga ada agenda besar desa yaitu penerobosan jalan pertanian dan pada saat itu sempat menuai konflik antara pemerintahan desa dengan masyarakat, sampai saat ini tidak tuntas dan disinyalir mark up,
pada poin kegiatan ini menelan anggaran Rp. 247.146.800.
Ini masih fokus di anggaran agenda inprastruktur, belum lagi masuk ke poin-poin lain seperti bentuk perikanan (bibit/pakan) dsb..
Pungkas Ketua Ansor Batang Natal dan juga mantan aktivis Mahasiswa Sumut.
(M.SN)
