Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Ikuti Rapat Koordinasi Percepatan Sertipikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

- Penulis

Rabu, 5 Agustus 2026 - 06:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Antaranews86.com – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong beserta jajaran mengikuti rapat koordinasi secara daring melalui Zoom Meeting yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi dan evaluasi dalam mendukung pelaksanaan program strategis Kementerian ATR/BPN, khususnya percepatan penerbitan sertipikat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Bapak Agustinus Palesang, S.SiT menyampaikan arahan mengenai target penerbitan sertipikat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Arahan tersebut menekankan pentingnya sinergi, komitmen, dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh seluruh Kantor Pertanahan di lingkungan Provinsi Papua Barat agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap arahan yang telah disampaikan dengan meningkatkan koordinasi internal, mengoptimalkan pelaksanaan program, serta memberikan pelayanan pertanahan yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan profesionalisme, diharapkan target sertipikasi MBR dapat terealisasi secara maksimal sebagai wujud nyata dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukum atas hak tanah🤗✨

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

#KantahKabsorCemerlang
#KabsorJuara
#PabarMenawan
#ATRBPNMajudanModern

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel www.antaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas
UU Pengaturan Reforma Agraria Buka Jalan Pemulihan Hak Masyarakat dalam Konflik Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Targetkan Pendaftaran Tanah 4,8 Juta Hektare Melalui ILASPP
Kementerian ATR/BPN Sertipikasi Lebih dari 50 Ribu Tanah Wakaf dalam Periode Dua Tahun Kabinet Merah Putih
Dalam Dua Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BPN Jangkau 16 Masyarakat Hukum Adat dan Daftarkan 68 Bidang Tanah Ulayat
BKSAP DPR RI Kunjungi Toba, Bupati Sampaikan Sejumlah Proposal

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 04:28 WIB

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Rabu, 28 Oktober 2026 - 04:25 WIB

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik

Rabu, 28 Oktober 2026 - 04:23 WIB

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas

Rabu, 28 Oktober 2026 - 04:21 WIB

UU Pengaturan Reforma Agraria Buka Jalan Pemulihan Hak Masyarakat dalam Konflik Pertanahan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 04:18 WIB

Kementerian ATR/BPN Targetkan Pendaftaran Tanah 4,8 Juta Hektare Melalui ILASPP

Berita Terbaru