Bupati Karo Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025 Secara Virtual

- Penulis

Rabu, 5 Maret 2025 - 12:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

KARO (SUMUT) ANTARANEWS86.COM//Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp. OG, M. Kes, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pengendalian inflasi tahun 2025 secara virtual di ruang Karo Command Center (KCC) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo. Selasa, (4/3/2025).

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dari Ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring. Dalam pemaparannya, Mendagri menyampaikan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 3 Maret 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan inflasi nasional pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,09% secara tahunan (year-on-year) dibandingkan Februari 2024, serta -0,48% secara bulanan (month-to-month) dibandingkan Januari 2025.

 

Mendagri menilai bahwa meskipun terjadi deflasi, kondisi daya beli masyarakat masih berada dalam kategori cukup baik.

 

“Secara pribadi, saya melihat data ini tidak mengkhawatirkan, karena kemampuan daya beli masyarakat relatif cukup baik,” ujar Tito Karnavian.

 

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan deflasi pada Februari 2025. Beberapa di antaranya adalah adanya diskon tarif listrik, peningkatan produksi cabai merah dan cabai rawit, penurunan harga jagung di tingkat peternak, penyesuaian tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di beberapa wilayah, serta penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram.

 

“Kondisi ini menunjukkan bahwa penyesuaian harga komoditas dan kebijakan pemerintah turut berperan dalam tren deflasi bulan ini,” jelas Amalia.

 

Dengan adanya rakor ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama di Kabupaten Karo.

 

Turut hadir mendampingi Bupati Karo unsur perwakilan Forkopimda Kab. Karo, Plh. Sekretaris Daerah Kab. Karo, Dr. Drs. Edi Surianta, M. Pd, Asisten II Sekretariat Daerah Kab. Karo, Drs. Dapatkita Sinulingga, Kepala BPS Kab.Karo Ratnauli Naibaho, perwakilan Bulog, dan pimpinan OPD terkait.

 

#(ze)#

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel www.antaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tim Intelijen Kejari Rohul Tangkap DPO Perkara Perzinahan di Rambah Hilir
Kantah Kabupaten Sorong Gelar Pembinaan PPAT untuk Perkuat Sinergi dan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan
Kantah Kabupaten Sorong Terima Kunjungan Mahasiswa PWK Universitas Muhammadiyah Sorong, Bahas Tata Ruang dan Pertanahan
Pengambilan Sumpah Pemohon Sertipikat Pengganti Karena Hilang di Kantah Kabupaten Sorong
Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Fasilitas Produksi Sumur Klamono Utara W
Kumpulkan Seluruh Pejabat Administrator Pusat dan Daerah, Sekjen ATR/BPN: Pelayanan Harus Tetap Optimal
RDP Bersama Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN Paparkan Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2027
PERINTIS 10 Hari Jawab Kebutuhan Masyarakat akan Layanan Pertanahan yang Pasti dan Cepat

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 22:26 WIB

Tim Intelijen Kejari Rohul Tangkap DPO Perkara Perzinahan di Rambah Hilir

Jumat, 18 September 2026 - 04:18 WIB

Kantah Kabupaten Sorong Gelar Pembinaan PPAT untuk Perkuat Sinergi dan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan

Jumat, 18 September 2026 - 04:17 WIB

Kantah Kabupaten Sorong Terima Kunjungan Mahasiswa PWK Universitas Muhammadiyah Sorong, Bahas Tata Ruang dan Pertanahan

Jumat, 18 September 2026 - 04:15 WIB

Pengambilan Sumpah Pemohon Sertipikat Pengganti Karena Hilang di Kantah Kabupaten Sorong

Jumat, 18 September 2026 - 04:13 WIB

Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Fasilitas Produksi Sumur Klamono Utara W

Berita Terbaru