Petani Tomat Menjerit Akibat Anjlok Harga Tomat

- Penulis

Jumat, 2 Agustus 2024 - 12:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

ANTARANEWS86.COM |KARO (SUMUT)_Petani tomat di Kabupaten Karo kini kembali menjerit, bagaimana tidak, harga tomat di daerah tersebut anjlok menjadi Rp1.000 per kilogram (kg).

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah seorang petani tomat di Desa Suka Nalu, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Bener Karo, Melki Sitepu mengatakan, anjloknya harga tomat tersebut sudah terjadi sejak sepekan lalu.

 

Bahkan, kata dia sebelum Ramadhan harga sayuran tersebut mencapai Rp 6 ribu per Kg, kemudian turun menjadi Rp 4 ribu per Kg, selanjutnya anjlok lagi Rp 1,5 ribu per Kg, hingga saat Rp1.000 per Kg.

 

“Padahal kami sangat berharap harga tomat bisa stabil agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga, belum lagi kebutuhan pokok saat ini naik,” ucapnya.

 

Dirinya berharap, pemerintah dapat mencari solusi terkait anjloknya harga tomat ditingkat petani di Karo.

 

“Kami sangat khawatir seperti tahun lalu, hasil panen tomat dibuang lantaran tak bisa terjual,” imbuhnya.

 

Ditempat terpisah seorang petani bernama Willem Ketaren (34), warga yang tinggal di Desa Lambar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengatakan harga tomat hanya Rp 1000 per kilogram.

Baca Juga:  Bupati Karo Hadiri Rapat Sinergi Antara KPK Dan Kemendagri di Aula Kantor Gubsu

 

“Hari ini harga tomat hanya Rp 1000 per kilogram. Padahal pekan lalu mencapai harga Rp 1.500 per kilogram,” ungkap Willem kepada wartawan, Kamis, (01/08/24).

 

Akibat harga sayur mayur yang murah, Willem mengaku enggan memanen tomatnya yang saat ini sedang memasuki masa panen.

 

“Harga pupuk dan obat mahal, belum lagi ada biaya panen seperti upah pekerja, ongkos perjalanan menuju pasar penjualan buah dan sayur tidak sebanding dengan harganya,” keluh Willem.

 

Ia menjelaskan bila harga murah semacam itu terjadi sejak musim kemarau melanda Tanah Karo. Tak hanya buah tomat, harga murah juga berlaku untuk sayur mayur dan komoditi lainnya.

 

“Bahkan harga sayur kol juga sama. Bahkan petani banyak yang enggan memanen hasil pertaniannya,” ungkap Willem.

 

Untuk itu Willem berharap agar ada campur tangan dari pemerintah untuk menetralisir harga sayur mayur di Tanah Karo. Termasuk diantaranya menurunkan harga pupuk dan obat-obatan untuk tanaman. Dengan demikian petani dapat sejahtera dari hasil pertanian mereka.tuturnya.

 

(Dedi H)

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel www.antaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Selamat Hari Pertanahan Sipil
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Berikan Motivasi, Menteri Nusron Ingin Santri Dikader sebagai Pelaksana Kebijakan di Bidang STEM
Tinjau Kawasan Industri di Indramayu, Menteri Nusron Pastikan Lahan Tidak Masuk ke LSD
CSR PRODUKTIF PT ANUGERAH NIAGA SAWINDO DORONG KEMANDIRIAN EKONOMI MASJID AGUNG ISLAMIC CENTER SEBAGAI PUSAT KESEJAHTERAAN UMAT
Doa dan Tabur Bunga Tandai Penghentian Pencarian Korban Tenggelam di Situmurun 
Paryasop: Nyaris 1 Juta Wisatawan Berkunjung, BPODT Dorong Akselerasi Investasi dan Infrastruktur Kabupaten Toba!
Kunjungan Kerja Monitoring dan Evaluasi Standart Biaya Keluaran Tahun 2025 & 2026
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 19 April 2026 - 12:43 WIB

Selamat Hari Pertanahan Sipil

Minggu, 19 April 2026 - 12:39 WIB

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Minggu, 19 April 2026 - 12:36 WIB

Berikan Motivasi, Menteri Nusron Ingin Santri Dikader sebagai Pelaksana Kebijakan di Bidang STEM

Minggu, 19 April 2026 - 12:33 WIB

Tinjau Kawasan Industri di Indramayu, Menteri Nusron Pastikan Lahan Tidak Masuk ke LSD

Minggu, 19 April 2026 - 03:33 WIB

CSR PRODUKTIF PT ANUGERAH NIAGA SAWINDO DORONG KEMANDIRIAN EKONOMI MASJID AGUNG ISLAMIC CENTER SEBAGAI PUSAT KESEJAHTERAAN UMAT

Berita Terbaru

Artikel

Selamat Hari Pertanahan Sipil

Minggu, 19 Apr 2026 - 12:43 WIB

Artikel

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Minggu, 19 Apr 2026 - 12:39 WIB