PN. Kabupaten Mandailing Natal Perluas Akses Pelayanan Publik

- Penulis

Kamis, 16 Mei 2024 - 03:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

ANTARANEWS86.COM |MANDAILING NATAL (SUMUT)_Pengadilan Negeri Mandailing Natal Kelas II terus perluas pelayanan publik.

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pelayanan publik yang saat ini sedang diburu penyelesaian ruangnya dengan Renovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Mandailing Natal,yang saat ini Pengadilan Negeri Mandailing Natal sedang melakukan renovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

 

Renovasi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Selain itu, renovasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Keputusan Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 mengenai Pembaruan PTSP di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

 

Dengan direnovasinya PTSP di Pengadilan Negeri Mandailing Natal diharapkan pelayanan di Mandailing Natal menjadi lebih meningkat dan bersih dari suap atau pungutan liar.

 

Renovasi ini akan menambah meja pelayanan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal menjadi 6 yaitu meja pelayanan perdata, pidana, hukum, umum, pelaporan/permintaan informasi, dan e-court.

 

Sebelum tanggal 24 Mei diharapkan proses renovasi ini selesai.

 

Demikian disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Kelas II Arief Yudiarto,S.H, M.H melalui Humas Pengadilan Catur Alfath Satriya, S.H kepada awak media Via WhatSapp hari ini 15 Mei 2024.

 

Reporter : #(Tim/M.SN)#

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel www.antaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Briptu MF Anggota Polres Toba Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Dalam Sidang Kode Etik Terkait Kasus Narkoba
Buka Peluang Kerja ke Jepang, 25 Pencari Kerja Toba Ikuti Pelatihan Bahasa Jepang
Menteri Nusron Ungkap Rencana Pembagian Peran Kementerian ATR/BPN dan LPRA dalam Penyelesaian Konflik Agraria
Legalitas Tanah Jadi Pijakan, Lembaga Pendidikan Keagamaan di Pohuwato Kini Bisa Kembangkan Prasarana Lebih Optimal
RUU Pengaturan Reforma Agraria Disetujui Jadi Undang-Undang, Pemerintah Upayakan Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat
Menteri ATR/Kepala BPN Hormati Proses Hukum KPK dan Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan
Gelar Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR, Kejar Target 3 Juta Bidang*
Layanan Pengukuran Terjadwal, Masyarakat Dapatkan Kepastian Waktu Ukur Tanah dengan Cepat

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 13:09 WIB

Briptu MF Anggota Polres Toba Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Dalam Sidang Kode Etik Terkait Kasus Narkoba

Rabu, 23 September 2026 - 12:56 WIB

Buka Peluang Kerja ke Jepang, 25 Pencari Kerja Toba Ikuti Pelatihan Bahasa Jepang

Rabu, 23 September 2026 - 04:57 WIB

Menteri Nusron Ungkap Rencana Pembagian Peran Kementerian ATR/BPN dan LPRA dalam Penyelesaian Konflik Agraria

Rabu, 23 September 2026 - 03:44 WIB

Legalitas Tanah Jadi Pijakan, Lembaga Pendidikan Keagamaan di Pohuwato Kini Bisa Kembangkan Prasarana Lebih Optimal

Selasa, 22 September 2026 - 03:56 WIB

Menteri ATR/Kepala BPN Hormati Proses Hukum KPK dan Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan

Berita Terbaru