Sei Beremas, Poros Panantian_Antaranews86.com_, Kekecewaan terhadap kondisi infrastruktur yang tak kunjung membaik membuat warga di Desa Poros Panantian Kec.Seiberemas, Kabupaten Pasaman Barat, pertanyakan kondisi pembangunan jalan yang ditepati masyarakat sejak tahun1995. Dulunya Tranmigrasi oleh Pemerintahan Daerah (Pemda), sengaja didatangkan dari pulau Jawa dengan jumlah 300 KK untuk bernaung dan bertahan hidup hingga sekarang, Jum’at 20 November 2026.
Aksi tersebut bermula dari kondisi jalan yang telah lama mengalami kerusakan.Lubang di berbagai titik, permukaan jalan yang tidak rata, serta genangan air saat musim hujan, hingga jalan menjadi licin, membuat aktivitas masyarakat merasa terganggu.Jalan tersebut merupakan akses utama yang digunakan warga untuk bekerja, mengangkut hasil pertanian, hingga mengantar anak-anak ke sekolah.
Pernyataan itu mencerminkan rasa kecewa terhadap lambatnya penanganan infrastruktur yang mereka rasakan selama bertahun-tahun, Warga yang selalu membayar Pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahunnya, dengan demikian warga hanya menerima kertas bukti Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Informasi yang dianut oleh berbagai Tim redaksi Insan Pers saat rapat bersama warga, penduduk yang bertahan hidup untuk tinggal di Poros Panantian mencapai 200 KK namun warga lokal, sementara warga asli dari Jawa hanya bertahan satu tahun, akibat tidak sesuai janji yang di tawarkan pemerintah sebelum berangkat.
Dulu warga yang diturunkan dari Jawa di janjikan dapat gaji dari PT RSS sebagai pengolahan kertas kebun akasia, namun tidak terealisasi, setelah diserahkan ke Pemerintahan Daerah (Pemda) sejak tahun 2006. Perusahaan ganti jadi GMN, sampai sekarang dan masyarakat juga tidak menerima manfaatnya sebagai warga terdampak.
Selain itu, penduduk desa Poros Panantian selalu merasa dikucilkan didaerahnya dan merasa kecewa, kenapa malah oknum warga air Bangis yang selalu mengintimidasi terus dengan menyerobot lahan garapan milik Pemda, dan warga juga tidak ada dipekerjakan di PT.GMK, “Ungkap Samijan.
semangat kebersamaan menjadi modal utama dalam upaya musyawarah warga dengan insan “Pers” mengenai pembahasan akses jalan yang menjadi sorotan warga Poros Penantian karena permukiman jalan yang tidak memadai selama ini menjadi kebutuhan vital warga.
Meski demikian, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakpuasan terhadap perhatian masyarakat sebaiknya disampaikan melalui mekanisme yang tersedia, seperti pengaduan kepada pemerintah daerah, DPRD, maupun instansi terkait, tanpa mengabaikan kewajiban perpajakan.
Di sisi lain, aksi Rapat bersama Insan Pers warga mendapat apresiasi dukungan karena menunjukkan tingginya kepedulian terhadap lingkungan. dengan keterbatasan yang dimiliki, masyarakat tetap berupaya mencari solusi agar aktivitas ekonomi dan sosial tidak terus terganggu akibat kondisi jalan yang rusak.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa infrastruktur dasar memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan masyarakat. Jalan yang layak tidak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga berpengaruh terhadap distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.
Banyak pihak berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut melalui perbaikan jalan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi langkah terbaik agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat tanpa mengurangi kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Hingga kini, aksi swadaya warga masih menjadi perhatian Insan Pers dan memicu diskusi mengenai pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.sekaligus menjadi aspirasi agar kebutuhan dasar warga memperoleh perhatian yang lebih besar dari pemerintah.
#(Eka Saputra)#










