PASAMAN BARAT, ANTARANEWS86.com_, Ketidakhadiran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dalam agenda penyampaian aspirasi mahasiswa kembali menuai kritik. Persatuan Aksi Mahasiswa Pasaman Barat (PAM PASBAR) mempertanyakan sikap pimpinan Dinas Kesehatan yang dinilai tidak menunjukkan keterbukaan dalam menghadapi kritik dan tuntutan publik, kamis 12 November 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam aksi demonstrasi yang digelar di halaman Kantor Dinas Kesehatan, Kamis (12/11), mahasiswa membawa sejumlah tuntutan serius, mulai dari transparansi pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), keterbukaan penggunaan dana Transfer keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp8,95 miliar yang diperuntukkan bagi pengadaan dua unit ambulans dan jaminan kesehatan masyarakat, hingga evaluasi fungsi pengawasan serta pembenahan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
Tidak hanya itu, PAM PASBAR juga mendesak pembentukan satuan tugas lintas sektor yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Baznas, perusahaan swasta, dan BPJS Kesehatan untuk memastikan masyarakat miskin tidak kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan hanya karena keterbatasan ekonomi.
Koordinator Umum PAM PASBAR, Abdul Bais, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Kepala Dinas Kesehatan. Menurutnya, mahasiswa telah memberikan pemberitahuan dan bahkan sebelumnya bersedia menunda aksi karena informasi bahwa Kepala Dinas sedang berada di Padang.
“Hari ini kami kembali datang setelah sebelumnya menunda aksi karena kabarnya Ibu Kepala Dinas sedang ada kegiatan di Kota Padang. Untuk kedua kalinya kami telah menyampaikan pemberitahuan kepada aparat kepolisian sejak Senin lalu. Namun, setiap kali kami hendak menyampaikan aspirasi, keberadaan Ibu Kadis justru menjadi tanda tanya. Apakah memang tidak ada ruang untuk berdialog dengan mahasiswa, atau kritik publik sudah menjadi sesuatu yang ingin dihindari?” ungkap Bais.
Ia menegaskan bahwa jabatan Kepala Dinas Kesehatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah publik yang melekat dengan tanggung jawab terhadap keselamatan dan hak dasar masyarakat.
“Kami datang bukan untuk unjuk kegagahan, apalagi melakukan tindakan vandalisme. Kami datang untuk memperjuangkan hak konstitusional masyarakat. Mahasiswa punya tanggung jawab moral menjadi penyambung suara mereka yang tidak mampu bersuara dan menjadi bagian dari perjuangan masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan negara.”
Dengan nada geram, Bais juga menyinggung peristiwa meninggalnya seorang bayi di Rura Patontang beberapa bulan lalu yang sebelumnya menjadi perhatian publik akibat persoalan akses pelayanan kesehatan.
“Kami tidak ingin ada lagi masyarakat yang kehilangan nyawa hanya karena tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan. Jangan sampai seorang bayi yang tidak berdosa harus menjadi korban dari buruknya akses pelayanan dan lemahnya kehadiran negara. Tragedi seperti di Rura Patontang seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah, bukan sekadar peristiwa yang berlalu tanpa evaluasi serius,” sambungnya.
Menurut PAM PASBAR, persoalan pelayanan kesehatan tidak boleh terus-menerus ditutupi dengan laporan administratif dan klaim keberhasilan program. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran dikelola, bagaimana pelayanan diawasi, dan sejauh mana pemerintah benar-benar hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
Bais menegaskan bahwa aksi tersebut bukan akhir dari perjuangan PAM PASBAR. Ketidakhadiran Kepala Dinas justru semakin memperkuat alasan mahasiswa untuk memperluas pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Pasaman Barat.
Surat tuntutan yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PAM PASBAR, Odius Efendi, kepada Sekretaris Dinas Kesehatan diharapkan memperoleh jawaban tertulis sesuai tenggat waktu yang telah dicantumkan dalam surat resmi.
Selain itu, PAM PASBAR memastikan akan melayangkan surat kepada DPRD Kabupaten Pasaman Barat untuk mempertanyakan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Dinas Kesehatan. Pada Senin mendatang, mahasiswa juga berencana menyampaikan laporan kepada Inspektorat Provinsi dan Ombudsman RI terkait sejumlah persoalan yang menjadi temuan dan perhatian mereka.
“Perjuangan ini tidak berhenti di halaman kantor dinas. Kami akan membawa persoalan ini ke lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan. DPRD harus menjelaskan sejauh mana fungsi pengawasannya berjalan. Inspektorat dan Ombudsman juga harus melihat persoalan ini secara serius,” tegas Bais.
Ia juga menyampaikan bahwa PAM PASBAR akan menindaklanjuti aksi tersebut dengan konsolidasi massa yang lebih besar. Menurutnya, jumlah massa yang hadir hari ini belum mencerminkan keseluruhan kekuatan gerakan karena sebagian peserta berhalangan hadir akibat kondisi cuaca.
Bagi PAM PASBAR, persoalannya kini bukan sekadar Kepala Dinas hadir atau tidak hadir. Persoalan yang jauh lebih besar adalah apakah Dinas Kesehatan masih memiliki keberanian untuk membuka diri, mempertanggungjawabkan anggaran, dan menjawab keresahan masyarakat. Sebab, pelayanan kesehatan bukan kemurahan hati pejabat, melainkan hak rakyat yang wajib dipenuhi negara.
#(Eka Saputra)#
