PASAMAN BARAT, ANTARANEWS86.com_, Terlantarnya 105 orang dalam rombongan jamaah umrah asal Pasaman Barat menjadi tamparan keras bagi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Peristiwa ini bukan sekadar kegagalan biro perjalanan, tetapi juga mempertanyakan ke mana fungsi pengawasan negara sebelum masyarakat menjadi korban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan informasi Kemenhaj, rombongan yang terdiri atas 103 jamaah dan dua mutawif dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada 4 November 2026. Namun, hingga 5 November keberangkatan tak kunjung terlaksana. Bahkan, jamaah menghadapi ketidakpastian setelah muncul dugaan biaya penginapan tidak lagi dibayarkan pihak travel.
Bung Basit Pulungan, Dewan Syuro GPII Pasaman Barat sekaligus Penasehat dari Persatuan Aksi Mahasiswa Pasaman Barat (PAM PASBAR), melontarkan kritik keras terhadap Kemenhaj, khususnya jajaran yang bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggara umrah di Pasaman Barat.
“Jangan hanya hadir ketika persoalan sudah meledak. Pertanyaannya, selama ini Kemenhaj bekerja mengawasi atau sekadar menunggu masyarakat menjadi korban? Bagaimana penyelenggara dengan dugaan persoalan perizinan bisa menjalankan pemberangkatan jamaah? Ini harus dijelaskan kepada publik!” tegas Basit.
Ia menilai, apabila dugaan penyalahgunaan akses SISKOPATUH dan persoalan legalitas penyelenggara terbukti, maka Kemenhaj tidak boleh berlindung di balik alasan bahwa persoalan sepenuhnya merupakan tanggung jawab perusahaan travel.
Kemenhaj tidak cukup menjadi perban setelah terjadi kecelakaan. Pengawasan seharusnya mencegah, bukan sekadar menangani korban.
Basit mendesak Kemenhaj untuk membuka hasil pemeriksaan, mengusut dugaan pelanggaran perizinan, memastikan seluruh hak 105 jamaah dipenuhi, serta mengevaluasi jajaran pengawasan yang memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan umrah di daerah.
“Jangan korbankan kepercayaan masyarakat terhadap ibadah demi bisnis perjalanan yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat menabung bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci, bukan untuk dipermainkan dan ditelantarkan. Jika pengawasan tidak mampu mencegah kejadian seperti ini, maka kinerja dan tanggung jawab kelembagaannya patut dipertanyakan,” lanjutnya.
GPII Pasaman Barat dan PAM PASBAR menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti pada penyelesaian keberangkatan atau pemulangan jamaah. Harus ada pertanggungjawaban penyelenggara dan evaluasi terhadap fungsi pengawasan Kemenhaj.
Jangan Tunggu 105 Jama’ah Berikutnya Menjadi Korban Baru Pengawasan Dilakukan!
(Eka Saputra/Basit Pulungan)
