ANTARANEWS86.com_, TOBA, Warga Kecamatan Laguboti mengeluhkan masalah bantuan dari pemerintah yang banyak tidak tepat sasaran. Ada warga yang sudah mampu secara finansial tetapi dapat bantuan, tetapi malah sebaliknya ada warga yang hidupnya dari hasil memulung tidak dapat bantuan apa apa karena di pendataan BPS dimasukkan dalam kualifikasi desil 6.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini terungkap ketika reses kedua DPRD kabupaten Toba di kecamatan Laguboti pada hari Senin (29/06) bertempat di Gedung Serbaguna Kantor Camat Laguboti.
5 orang anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan 5, yaitu Robinson Sibarani, Pidel Hutahaean, Binsar Gultom, Charles Siagian serta Junior Hutapea yang hadir pada saat itu menjelaskan melalui juru bicara nya Robinson Sibarani bahwa diakuinya memang banyak temuan yang seperti itu. Salah satu faktor penentuan desil apabila ada pinjaman KUR di Bank maka dianggap sudah bisa mandiri.
Padahal masyarakat meminjam ke Bank adalah karena tidak punya modal. Pinjaman tersebut diharapkan dapat menaikkan perekonomiannya. Terkadang pinjaman tersebut adalah terpaksa untuk kebutuhan mendesak guna keperluan pendidikan anaknya yang terkadang untuk melunasinya terpaksa menjual harta bendanya.
Hal ini diutarakan oleh pak Hutajulu, salah seorang ketua BPD dari desa Hatulian. Menurut beliau hal ini tidak adil mohon supaya dibawakan suara arus bawah ini ke atas untuk ditinjau kembali.
Pada kesempatan tersebut para wakil rakyat tersebut meminta pengertian dari masyarakat bahwa semua kebijakan pemerintah ada aturannya sehingga tidak bisa semena-mena membuat keputusan.
Mereka juga menerima daftar usulan dari para kepala desa yang hadir untuk dimasukkan dalam daftar prioritas pembangunan di tahun mendatang. Mereka berjanji akan memperjuangkan nya walaupun tidak bisa seratus persen.
(Aes)#
