Pembahasan LKPJ, Rekomendasi DPRD Jadi Masukan, Evaluasi dan Motivasi bagi Pemkab Toba

- Penulis

Rabu, 6 Mei 2026 - 13:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

ANTARANEWS86.com_, TOBA, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Toba Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (30/4/2026) sore.

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor penting sebagai bahan perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba ke depan. DPRD menekankan perlunya peningkatan monitoring budaya gotong royong di masyarakat, serta penerapan sanksi tegas bagi kepala desa dan aparat desa yang tidak disiplin.

 

Selain itu, DPRD juga mendorong penguatan pengawasan dalam pengelolaan parkir, pengetatan persyaratan administrasi dan legalitas dalam pemberian dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur jaringan seperti Base Transceiver Station (BTS) dan layanan satelit Starlink guna mengatasi wilayah blankspot.

 

Di bidang literasi, DPRD meminta adanya pembinaan rutin dan bimbingan teknis bagi petugas perpustakaan desa untuk meningkatkan kompetensi dan manajemen pengelolaan pustaka.

 

Camat juga diinstruksikan agar lebih intensif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan kepala desa dalam pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

 

Tak hanya itu, DPRD menyoroti pentingnya pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran dan terarah, peningkatan pengawasan program, serta pengembangan teknologi informasi guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pembangunan mal pelayanan publik juga menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

 

Di sektor sosial dan kesehatan, DPRD merekomendasikan agar Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan segera melakukan reaktivasi BPJS bagi warga yang dinonaktifkan, khususnya penderita penyakit kronis.

 

Sementara itu,peningkatan kualitas perencanaan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi perhatian, menyusul temuan Komisi C terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2025 yang cukup besar di beberapa OPD.

 

Usai penyampaian rekomendasi, Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD atas pelaksanaan rapat komisi dan kunjungan lapangan dalam rangka pembahasan LKPj.

 

Ia menegaskan bahwa seluruh catatan strategis yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan penting bagi Pemkab Toba dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

 

“Rekomendasi ini akan menjadi masukan, evaluasi sekaligus motivasi bagi kami untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di masa mendatang, dalam rangka mewujudkan Toba Mantap 2029,” ujarnya.

 

Wakil Bupati juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pembahasan LKPj terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam pendampingan kunjungan lapangan maupun dalam pembahasan bersama perangkat daerah.

 

“Kiranya hal tersebut tidak mengurangi kemitraan yang telah terjalin dengan baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Toba, dan ke depan sinergi ini dapat terus ditingkatkan,” tutupnya.

(AES)#

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel www.antaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Demi Kesejahteraan Rakyat, Pemkab Toba Wacanakan Permohonan Pelepasan Eks PTPN IV Sibosur 
Hari Sumpah Pemuda Diperingati, Wabup Toba Bacakan Pidato Menpora, Tekankan Generasi Patriotik, Gigih, dan Berempati
Festival Literasi Toba 2026 Resmi Dibuka, Bunda Literasi Kecamatan Dikukuhkan
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 13:36 WIB

Demi Kesejahteraan Rakyat, Pemkab Toba Wacanakan Permohonan Pelepasan Eks PTPN IV Sibosur 

Rabu, 28 Oktober 2026 - 13:33 WIB

Hari Sumpah Pemuda Diperingati, Wabup Toba Bacakan Pidato Menpora, Tekankan Generasi Patriotik, Gigih, dan Berempati

Rabu, 28 Oktober 2026 - 13:28 WIB

Festival Literasi Toba 2026 Resmi Dibuka, Bunda Literasi Kecamatan Dikukuhkan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 04:33 WIB

Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum

Rabu, 28 Oktober 2026 - 04:31 WIB

Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi

Berita Terbaru