Jakarta — Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tb. Rahmad Sukendar, mendesak Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri untuk segera turun tangan dan melakukan tindakan tegas terhadap maraknya praktik tambang ilegal yang diduga kuat masih dibekingi oknum aparat penegak hukum di daerah.
Rahmad Sukendar menegaskan, hingga saat ini aktivitas tambang ilegal masih bebas beroperasi di sejumlah wilayah, bahkan terkesan kebal hukum. Ia menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum di tingkat Polres hingga Polda yang menjadi backing, sehingga penindakan di lapangan tidak berjalan maksimal
Ini tidak bisa dibiarkan Kami mendesak Dirtipidter Bareskrim Polri segera bergerak. Masih banyak oknum aparat di daerah yang justru membekingi tambang ilegal. Jika dibiarkan, ini mencederai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” tegas Rahmad dalam keterangannya, Senin (12/1/26)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Rahmad Sukendar mengungkapkan bahwa pihaknya telah secara resmi melaporkan sejumlah lokasi tambang ilegal kepada Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Di antaranya dugaan tambang ilegal di wilayah Pasaman, Solok Selatan, Sijunjung Sumatera Barat,di Kabupaten Lingga provinsi Kepulauan Riau serta di Jawa Tengah antara lain diDesa Sumberrejo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Jateng .
Namun hingga kini, kata Rahmad, belum terlihat adanya langkah konkret berupa penindakan atau penurunan tim ke lokasi-lokasi yang telah dilaporkan tersebut.
Kami mempertanyakan keseriusan aparat pusat di Bareskrim dan mengapa Laporan yang sudah kami sampaikan secara resmi, lengkap dengan data. Tapi sampai hari ini belum juga ada tindakan nyata di lapangan. Jangan sampai publik menilai ada pembiaran atau bahkan perlindungan terhadap pelaku tambang ilegal,” ujarnya.
Rahmad menegaskan, praktik tambang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta Kapolri memberikan atensi khusus dan mengevaluasi jajaran di daerah yang diduga terlibat atau melakukan pembiaran.
BPI KPNPA RI, lanjut Rahmad, akan terus mengawal kasus ini dan tidak segan melaporkan dugaan pelanggaran aparat ke Propam Polri maupun lembaga pengawas lainnya apabila tidak ada langkah tegas dari Bareskrim.
“Penegakan hukum harus adil dan tegas. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jika Polri ingin menjaga marwah institusi, maka bersihkan oknum-oknum yang bermain dalam tambang ilegal,” pungkasnya.
(*)
