DIduga Mafia CPO di Dumai di Back up Oleh Oknum Wartawan

- Penulis

Jumat, 21 Juni 2024 - 02:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

ANTARANEWS86.COM |DUMAI (RIAU)-Miris, Armen yang mengaku sebagai pengelola gudang penampungan minyak Crude Palm Oil (CPO) ilegal di Dumai juga mengaku sebagai wartawan yang tergabung dalam organisasi wartawan PWI.

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepada awak media ini via Whatsapp, Kamis, (20/6/24), Armen dengan terang-terangan mengaku memback up kegiatan diduga ilegal gudang penampungan CPO.

 

“Semua kegiatan CPO ini saya yang Back Up, kalian mau apa, naikkan saja beritanya, nanti saya kasih uang sebesar 20 ribu rupiah per media,” ujar dia sembari tertawa, dan terkesan meremehkan profesi wartawan.

 

Dia juga menyinggung bahwa media – media yang menaikkan berita itu media kecil. “Jangankan kamu, wartawan di Dumai saja belum ada apa-apanya, saya anggap itu media bodong atau abal-abal,” kata dia kepada awak media ini.

 

Selain itu, dia juga terkesan menantang dengan mengatakan jika kurang foto aman dikirimkan lagi untuk pemberitaan selanjutnya.

 

“Kalau kurang puas, silahkan minta juga statemen Ketua PWI, jika perlu sampai ke atas langit minta statemen,” kata dia lagi.

 

Dia juga mengucapkan terima kasih sudah membesarkan namanya. “Kalau mau foto saya yang baru, saya kirimkan, dan tolong juga dimuat statemen saya ini,” tandasnya.

 

Terpisah, Kapolres Dumai, AKBP Dhivan Oktavianton saat dikonfirmasi terkait dengan gudang penampungan CPO yang diduga ilegal dan telah viral melalui via WhatsApp, meskipun pesan konfirmasi sudah centang biru (sudah dibaca, red) namun enggan memberikan tanggapan.

 

Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Dumai belum memberikan tanggapan.

 

(H-S / tim)#

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel www.antaranews86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Briptu MF Anggota Polres Toba Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Dalam Sidang Kode Etik Terkait Kasus Narkoba
Buka Peluang Kerja ke Jepang, 25 Pencari Kerja Toba Ikuti Pelatihan Bahasa Jepang
Menteri Nusron Ungkap Rencana Pembagian Peran Kementerian ATR/BPN dan LPRA dalam Penyelesaian Konflik Agraria
Legalitas Tanah Jadi Pijakan, Lembaga Pendidikan Keagamaan di Pohuwato Kini Bisa Kembangkan Prasarana Lebih Optimal
RUU Pengaturan Reforma Agraria Disetujui Jadi Undang-Undang, Pemerintah Upayakan Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat
Menteri ATR/Kepala BPN Hormati Proses Hukum KPK dan Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan
Gelar Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR, Kejar Target 3 Juta Bidang*
Layanan Pengukuran Terjadwal, Masyarakat Dapatkan Kepastian Waktu Ukur Tanah dengan Cepat

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 13:09 WIB

Briptu MF Anggota Polres Toba Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Dalam Sidang Kode Etik Terkait Kasus Narkoba

Rabu, 23 September 2026 - 12:56 WIB

Buka Peluang Kerja ke Jepang, 25 Pencari Kerja Toba Ikuti Pelatihan Bahasa Jepang

Rabu, 23 September 2026 - 04:57 WIB

Menteri Nusron Ungkap Rencana Pembagian Peran Kementerian ATR/BPN dan LPRA dalam Penyelesaian Konflik Agraria

Rabu, 23 September 2026 - 03:44 WIB

Legalitas Tanah Jadi Pijakan, Lembaga Pendidikan Keagamaan di Pohuwato Kini Bisa Kembangkan Prasarana Lebih Optimal

Selasa, 22 September 2026 - 03:56 WIB

Menteri ATR/Kepala BPN Hormati Proses Hukum KPK dan Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan

Berita Terbaru